Inflasi Mulai Menyempit: Apakah Kebijakan Moneter Bisa Lebih Longgar?
Inflasi November yang terus melandai membuka ruang pelonggaran kebijakan moneter, namun Bank Indonesia masih menghadapi tantangan dari sisi stabilitas eksternal. Meskipun transaksi berjalan mencatat surplus dan sektor manufaktur kembali ekspansif, defisit Neraca Pembayaran Indonesia dan dinamika global membuat BI berhati-hati sebelum memangkas suku bunga acuan. Kebijakan The Fed ke depan turut menjadi penentu ruang pelonggaran BI dalam beberapa bulan mendatang.
Bank Indonesia dengan grafik inflasi menurun, menggambarkan ruang pelonggaran moneter.
Emitenhub - Laju inflasi November kembali bergerak sesuai ekspektasi para ekonom dan berada pada level yang relatif terkendali. Inflasi yang masih berada dalam rentang target Bank Indonesia (2,5% ± 1%) menunjukkan bahwa tekanan harga domestik tetap terjaga, meskipun lingkungan global masih dibayangi volatilitas dan ketidakpastian.
Dengan inflasi yang kian menyempit, pertanyaannya kini adalah: apakah ruang tersebut cukup bagi Bank Indonesia untuk mulai melonggarkan kebijakan suku bunga pada bulan ini?
Pada Senin (1/12/2025), Badan Pusat Statistik (BPS) merilis inflasi November sebesar 0,17% month-to-month (mtm), turun dari 0,39% mtm pada Oktober. Secara tahunan (year-on-year/yoy), inflasi tercatat di level 2,72%, tetap berada dalam kisaran target kebijakan Bank Indonesia.
Realisasi inflasi tersebut sedikit lebih rendah dari perkiraan pasar. Konsensus Bloomberg memperkirakan inflasi bulanan berada di 0,2%, sementara inflasi tahunan diprediksi sebesar 2,71%. Angka aktual yang lebih rendah memberi sinyal bahwa tekanan harga masih relatif terkendali.
Stabilnya inflasi menjadi salah satu syarat utama bagi pelonggaran kebijakan moneter, khususnya terkait suku bunga acuan. Dengan inflasi yang rendah, bank sentral memiliki ruang lebih leluasa untuk mempertimbangkan penurunan suku bunga agar pertumbuhan ekonomi dapat dipacu tanpa memicu lonjakan harga.
Apalagi, dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR beberapa waktu lalu, Menteri Keuangan Purbawa Yudhi Sadewa sempat menyinggung bahwa ekonomi Indonesia terlalu “direm” dan hanya mengandalkan dorongan fiskal, sementara kebijakan moneter dianggap belum memberikan dukungan yang cukup.
Pertanyaannya kini: apakah indikator inflasi yang mulai mereda ini cukup untuk mendorong BI melepas rem kebijakan moneternya, sekaligus memberikan dorongan tambahan kepada stimulus fiskal agar laju ekonomi bergerak lebih cepat?
Saat ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di bawah kapasitas potensialnya. Dalam kondisi seperti ini, penurunan suku bunga acuan dapat menjadi opsi yang layak dipertimbangkan untuk mempercepat aktivitas ekonomi.
Bank Indonesia sendiri mengakui adanya ruang pelonggaran kebijakan moneter. Hal ini disampaikan Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) bulan November.
“Oleh karena itu, mengenai arah suku bunga penurunan suku bunga acuan ke depan ya, memang ada ruang untuk melonggarkan kebijakan suku bunga BI,” ujar Perry.
Dalam kesempatan yang sama, Bank Indonesia menegaskan bahwa dinamika ekonomi global tetap menjadi pertimbangan utama. Gejolak nilai tukar rupiah menjadi salah satu fokus BI agar ketahanan ekonomi nasional tetap terjaga di tengah ketidakpastian global yang masih berlanjut.
“Fokus jangka pendek kami adalah menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, sekaligus memperkuat efektivitas transmisi pelonggaran kebijakan moneter dan makroprudensial yang telah dijalankan selama ini,” ujar Perry.
Namun demikian, kondisi stabilitas eksternal saat ini kurang mendukung rencana pelonggaran moneter. Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) pada triwulan III-2025 tercatat defisit US$6,4 miliar, menjadi defisit ketiga secara berturut-turut sepanjang tahun ini.
Sebagai gambaran, sejak triwulan I-2025 NPI mencatat defisit US$0,7 miliar, kemudian melebar menjadi US$6,7 miliar pada triwulan II-2025. Dengan tambahan defisit pada triwulan III-2025, akumulasi defisit NPI tahun ini telah mencapai US$13,91 miliar.
Defisit beruntun pada Neraca Pembayaran Indonesia menggambarkan bahwa perekonomian mulai kehilangan sebagian bantalan pembiayaan eksternal baik dari aliran portofolio, pinjaman luar negeri, maupun instrumen keuangan lainnya. Kondisi ini membuat ruang pelonggaran moneter menjadi semakin terbatas.
Di sisi lain, BI menyebut bahwa salah satu syarat pelonggaran moneter adalah dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari sisi transaksi berjalan, kabar baik datang karena ekonomi Indonesia masih menunjukkan kinerja positif.
Secara kumulatif, Indonesia mencatat surplus transaksi berjalan sebesar US$1,1 miliar. Capaian ini menandakan fondasi sektor riil mulai dari ekspor, jasa, hingga pendapatan luar negeri masih kuat dan mampu menyumbang devisa bagi perekonomian.
Dari sisi industri, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia kembali menunjukkan ekspansi pada November dengan skor 53,3, naik dari 51,2 pada Oktober. Ekspansi empat bulan berturut-turut ini disebut sebagai hasil dari stimulus fiskal yang digelontorkan pemerintah melalui Kementerian Keuangan.
Dengan mempertimbangkan dua indikator utama stabilitas eksternal dan dorongan pertumbuhan ekonomi BI tampaknya belum sepenuhnya yakin untuk mengambil langkah pelonggaran suku bunga acuan dalam waktu dekat. Stabilitas eksternal, khususnya kekuatan rupiah, masih perlu diperkuat di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
Penguatan rupiah dalam beberapa pekan terakhir pun masih dibayangi sentimen pergantian Gubernur The Fed dari Jerome Powell ke Kevin Hassett, sebagaimana diprediksi oleh CME FedWatch. Pergantian kepemimpinan ini berpotensi mengubah arah kebijakan menjadi lebih dovish, termasuk kemungkinan penurunan suku bunga acuan pada Desember.
Jika The Fed benar menurunkan suku bunga, BI memiliki ruang untuk menahan suku bunga 7-Day Reverse Repo Rate. Di tengah ketatnya likuiditas global, mempertahankan suku bunga yang lebih menarik dibanding The Fed dapat mendorong masuknya kembali aliran modal asing ke pasar surat utang Indonesia.
