Harga Nikel Masih Berpeluang Menguat, Pasar Tunggu Kepastian Kuota Tambang Indonesia
Pergerakan harga nikel masih dipengaruhi ketidakpastian kebijakan pembatasan produksi Indonesia pada 2026. Meski sempat terkoreksi akibat tekanan pasokan global, sejumlah analis menilai reli harga nikel berpeluang berlanjut didukung disiplin RKAB dan normalisasi persediaan.
Pergerakan harga nikel global di tengah ketidakpastian kebijakan produksi Indonesia (Foto:ANTM)
Emitenhub.com - Arah pergerakan harga nikel masih menunggu kejelasan kebijakan pemerintah Indonesia terkait rencana pembatasan produksi pada 2026. Pelaku pasar kini menantikan rincian konkret mengenai besaran kuota penambangan yang akan ditetapkan.
Indonesia, yang menyumbang sekitar 70% dari total produksi nikel global atau sekitar 3,8 juta metrik ton per tahun, memegang peran krusial dalam menjaga keseimbangan pasar. Sejak pemerintah mengumumkan rencana pembatasan penambangan pada Desember 2025, harga nikel tercatat telah melonjak lebih dari 30%.
Pada pekan ini, harga nikel sempat menyentuh level US$ 18.800 per ton, tertinggi dalam 19 bulan sejak Juni 2024, sebelum kembali terkoreksi ke kisaran US$ 18.000 per ton.
Namun, reli harga nikel tersebut mulai kehilangan momentum seiring belum adanya kepastian teknis terkait implementasi pemangkasan kuota produksi.
Mengutip Bloomberg, Jumat (9/1/2026), kontrak berjangka nikel tiga bulan di London Metal Exchange (LME) sempat anjlok hingga 5,9% dan ditutup melemah 3,4% pada sesi perdagangan Rabu (7/1). Pada penutupan perdagangan Kamis, harga nikel LME kembali turun 4,1% ke level US$ 17.155 per ton.
Pemerintah Indonesia sebelumnya telah mengisyaratkan rencana untuk menekan produksi nikel dengan tujuan memperbaiki keseimbangan antara pasokan dan permintaan global.
Meski demikian, hingga saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) belum mengungkapkan rincian kuota penambangan nikel 2026 dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sebelumnya menyampaikan bahwa penetapan angka kuota produksi nikel masih berada dalam tahap finalisasi.
Ketidakpastian tersebut memunculkan keraguan di kalangan pelaku pasar terkait keberlanjutan reli harga nikel ke depan.
Analis Macquarie, Jim Lennon, menilai tekanan terhadap pemerintah untuk melonggarkan kebijakan pembatasan produksi akan cukup besar, terutama karena banyak proyek baru mulai beroperasi pada tahun ini.
“Pemangkasan kuota pada dasarnya sama dengan mengatakan kepada perusahaan-perusahaan China yang telah membangun fasilitas ini bahwa mereka tidak bisa mengoperasikannya. Itu akan mematikan prospek investasi di masa depan,” ujar Lennon, dikutip dari Reuters.
Di luar faktor kebijakan Indonesia, tekanan pasokan global masih membayangi pergerakan harga nikel. Persediaan nikel di gudang-gudang yang disetujui London Metal Exchange (LME) tercatat melonjak lebih dari 300% sejak awal 2025 menjadi 275.634 ton.
Sementara itu, stok off-warrant atau nikel yang berpotensi masuk ke sistem LME mencapai 112.028 ton, hampir dua kali lipat dibandingkan posisi pada akhir Oktober tahun lalu.
Reli Diperkirakan Terus Berlanjut
Meski demikian, sejumlah analis menilai penguatan harga nikel belum sepenuhnya berakhir. Nikel, yang merupakan komponen utama baterai kendaraan listrik dan industri baja tahan karat, berkontribusi sekitar 12% terhadap total ekspor Indonesia serta menyerap ribuan tenaga kerja.
Dalam beberapa pekan terakhir, pergerakan harga juga didorong oleh meningkatnya pembelian dari China di tengah eskalasi ketegangan geopolitik global.
Research Analyst MNC Sekuritas Raka Junico memperkirakan harga nikel akan mencapai level dasar pada 2026 sebelum kembali rebound. Proyeksi tersebut sejalan dengan perlambatan penambahan pasokan nikel olahan yang diperkirakan mulai terasa sejak 2027.
Hingga September 2025, persediaan nikel gabungan di London Metal Exchange (LME) dan bursa Shanghai tercatat meningkat 29% secara year to date (YtD) menjadi sekitar 253.000 metrik ton.“Kami menilai ketahanan ini mencerminkan respons proaktif dari sisi pasokan, termasuk pembatasan produksi dan penghentian sementara operasi peleburan di tengah tekanan margin yang persisten akibat tingginya harga bijih nikel,” ungkap Raka dalam riset yang diterima Bisnis, Rabu (7/1/2026).
Sebagai produsen nikel terbesar di dunia dengan pangsa sekitar 21% dari total output global, Indonesia memiliki pengaruh signifikan terhadap keseimbangan pasar apabila kebijakan tersebut dimanfaatkan secara strategis.
Menurut Raka, perubahan kebijakan pemerintah dari sistem kuota Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tiga tahunan menjadi satu tahunan menjadi langkah awal menuju pengetatan disiplin pasokan nikel nasional.
“Meski berpotensi menimbulkan friksi operasional bagi pelaku tambang dalam jangka pendek, kami memperkirakan dampak yang lebih luas bersifat sementara, sembari tetap memberikan sinyal arah kebijakan yang konstruktif,” jelas Raka.
Sementara itu, Head of Research Kiwoom Sekuritas Liza Camelia Suryanata menyampaikan bahwa penguatan harga nikel saat ini didorong oleh disiplin penerapan RKAB di Indonesia serta proses normalisasi persediaan global. Meski volatilitas jangka pendek masih dipengaruhi dinamika kebijakan, ia menilai fondasi penguatan harga kini lebih solid.
“Kenaikan harga nikel saat ini sebagian bersifat struktural karena dorongan kebijakan pasokan Indonesia, disiplin RKAB, dan normalisasi persediaan global,” ujar Liza saat dihubungi Bisnis, Rabu (7/1/2026).
Dalam menghadapi tren kenaikan harga tersebut, Liza menambahkan bahwa emiten yang berpotensi paling diuntungkan adalah perusahaan dengan struktur biaya rendah, perizinan yang jelas, serta fleksibilitas produk yang memadai.


